BNP Paribas menilai posisi fiskal Indonesia setelah pemerintah membatasi harga BBM (bahan bakar minyak) dan menaikkan subsidi. Bank itu menyebut, jika harga minyak Brent rata-rata berada di kisaran USD 92–100 pada 2026, biaya subsidi bisa mencapai sekitar 0,6% dari PDB (produk domestik bruto).
BNP Paribas membandingkannya dengan Malaysia, dengan perkiraan biaya 0,2% dari PDB, dengan asumsi nilai tukar mata uang tetap mendekati level saat ini. Bank itu menambahkan, pelemahan lebih lanjut terhadap dolar AS akan meningkatkan biaya subsidi.
BNP Paribas menyebut defisit fiskal Indonesia bisa melampaui batas 3% dari PDB yang ditetapkan parlemen pada 2026, kecuali belanja lain dipangkas. Bank itu juga menilai pasar domestik Indonesia belum cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah jika kondisi pendanaan global mengetat.
Analisis tersebut menyebut rasio utang pemerintah Indonesia sebesar 40,5% dari PDB. BNP Paribas juga menilai struktur utang Indonesia paling rentan di antara negara yang ditinjau, serta sensitif terhadap kenaikan imbal hasil (yield) jangka panjang AS, yakni tingkat keuntungan obligasi AS bertenor panjang yang menjadi acuan biaya pendanaan global.
